Kelas : 2EB02
Nama Anggota :
⦁ Muhamad Alfin Haikal (26214896)
⦁ Karina Nur Amalia (25214770)
⦁ Kukuh Prasetyo (25214930)
⦁ Lukas Nurwihaya (26214149)
⦁ Dasar Hukum
KUHD dan KUHPer sebagai dasar hukum perusahaan
Dasar utama hukum perusahaan adalah kitab undangundang hukum dagang (KUHD). Selain itu, kitab undang-undang hukum perdata (KUPer) juga menjadi sumber hukum perusahaan.
Hal ini berdasarkan ketentuan pasal KUHD yang menyatakan bahwa kitab undang-undang hukum perdata (KUHPer) berlaku juga bagi hal-hal yang diatur dalam kitab undang-undang ini, sekadar dalam kitab undang-undang ini tidak diatur secara khusus menyimpang. Dengan demikian, KUHD berkedudukan sebagai hukum khusus (lex specialis).
Berlakunya KUHPer terhadap semua perjanian dapat diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1319 KUHPer yang menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun yang tidak bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam perikatan yang timbul dari perjanjian yang termuat dalam buku III KUHper yang mengatur tentang perikatan (verbintenis). Dengan demikian, KUHPer berkedudukan sebagai hukum umum (lex generalis).
Perundang-undangan RI yang menjadi dasar hukum perusahaan
Hukum perusahaan juga diatur dalam beberapa perundangundangan diluar KUHD dan KUHPer sesuai dengan perkembagan kebutuhan masyarakat dan perusahaan. Perundang-undangan itu antara lain sebagai berikut ini.
⦁ Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal.
⦁ Undang-undang nor.33 dan 34 tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan jasa raharja.
⦁ Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA).
⦁ Undang-Undang No.3 1982 tentang wajib daftar perusahaan
⦁ Undang-undang No.5 tahun 1968 tentang konvensi Washington mengenai sengketa modal asing di Indonesia
⦁ Undang-undang no. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN).
⦁ Ketentuan Umum
Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan:
⦁ Daftar Perusahaan adalah daftar catatan resmi yang diadakan menurut atau berdasarkan ketentuan Undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor pendaftaran perusahaan;
⦁ Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
⦁ Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu jenis perusahaan;
⦁ Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian, yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba;
⦁ Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang perdagangan.
⦁ Tujuan Dan Sifat
Daftar Perusahaan bertujuan mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang tercantum dalam Daftar Perusahaan dalam rangka menjamin kepastian berusaha.
⦁ Kewajiban Pendaftaran
Menurut Pasal 5
⦁ Setiap perusahaan wajib didaftarkan dalam Daftar Perusahaan.
⦁ Pendaftaran wajib dilakukan oleh pemilik atau pengurus perusahaan yang bersangkutan atau dapat diwakilkan kepada orang lain dengan memberikan surat kuasa yang sah.
⦁ Apabila perusahaan dimiliki oleh beberapa orang, para pemilik berkewajiban untuk melakukan pendaftaran. Apabila salah seorang daripada mereka telah memenuhi kewajibannya, yang lain dibebaskan daripada kewajiban tersebut.
⦁ Apabila pemilik dan atau pengurus dari suatu perusahaan yang berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia, pengurus atau kuasa yang ditugaskan memegang pimpinan perusahaan berkewajiban untuk mendaftarkan.
Menurut Pasal 8
Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 Undang-undang ini berbentuk:
⦁ Badan Hukum, termasuk di dalamnya Koperasi;
⦁ Persekutuan
⦁ Perorangan
⦁ Perusahaan lainnya di luar yang tersebut pada huruf-huruf a, b, dan c pasal ini.
⦁ Cara dan Tempat serta Waktu Pendaftaran
Menurut Pasal 9
⦁ Pendaftaran dilakukan dengan cara mengisi formulir pendaftaran yang ditetapkan oleh Menteri pada kantor tempat pendaftaran perusahaan.
⦁ Penyerahan formulir pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan, yaitu:
⦁ di tempat kedudukan kantor perusahaan;
⦁ di tempat kedudukan setiap kantor cabang, kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan;
⦁ di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan perusahaan yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian.
⦁ Dalam hal suatu perusahaan tidak dapat didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) pasal ini, pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di Ibukota Propinsi tempat kedudukannya.
Menurut Pasal 10
Pendaftaran wajib dilakukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai
menjalankan usahanya.
⦁ Hal-Hal Yang Wajib Didaftarkan
Menurut Pasal 11
(1) Apabila perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas, selain memenuhi ketentuan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a. 1. nama perseroan
2. merek perusahaan
b. 1. tanggal pendirian perseroan
2. jangka waktu berdirinya perseroan
c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perseroan
2. izin-izin usaha yang dimiliki
d. 1. alamat perusahaan pada waktu perseroan didirikan dan setiap perubahannya
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan perseroan
e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris:
⦁ nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
⦁ setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1
⦁ nomor dan tanggal tanda bukti diri
⦁ alamat tempat tinggal yang tetap
⦁ alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
⦁ tempat dan tanggal lahir
⦁ negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia
⦁ kewarganegaraan pada saat pendaftaran
⦁ setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8
⦁ tanda tangan
⦁ tanggal mulai menduduki jabatan
f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris
g. 1. modal dasar
2. banyaknya dan nilai nominal masing-masing saham
3. besarnya modal yang ditempatkan
4. besarnya modal yang disetor
h. : 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha
2. tanggal dan nomor pengesahan badan hukum
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
(2) Apabila telah diterbitkan saham atas nama yang telah maupun belum disetor secara penuh, di samping hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai setiap pemilik pemegang saham-saham itu yaitu:
a. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
b. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1
c. nomor dan tanggal tanda bukti diri
d. alamat tempat tinggal yang tetap
e. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia
f. tempat dan tanggal lahir
g. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia
h. kewarganegaraan
i. setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 8
j. jumlah saham yang dimiliki
k. jumlah uang yang disetorkan atas tiap saham.
(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian.
(4) Hal-hal yang wajib didaftarkan, khusus bagi Perseroan Terbatas yang menjual sahamnya kepada masyarakat dengan perantaraan pasar modal, diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Menurut Pasal 12
(1) Apabila perusahaan berbentuk Koperasi, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
a. 1. nama koperasi
2. nama perusahaan apabila berlainan dengan huruf a angka 1
3. merek perusahaan.
b. tanggal pendirian
c. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha
d. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian
e. berkenaan dengan setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa
1. nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan ayat (2) angka 1
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri
4. alamat tempat tinggal yang tetap
5. tanda tangan
6. tanggal mulai menduduki jabatan
f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan anggota badan pemeriksa
g. 1. tanggal dimulainya kegiatan usaha
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
(2) Pada waktu pendaftaran juga wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian koperasi yang disahkan serta salinan surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.
Menurut Pasal 13
⦁ Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah :
a. tanggal pendirian dan jangka waktu berdirinya persekutuan
b. 1. nama persekutuan dan atau nama perusahaan
2. merek perusahaan
c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan
2. izin-izin usaha yang dimiliki
d. 1. alamat kedudukan persekutuan dan atau alamat perusahaan
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan persekutuan
e. jumlah sekutu yang diperinci dalam jumlah sekutu aktif dan jumlah sekutu pasif
f. berkenaan dengan setiap sekutu aktif dan pasif
⦁ nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
⦁ setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 1
⦁ nomor dan tanggal tanda bukti diri
⦁ alamat tempat tinggal yang tetap
⦁ alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
⦁ tempat dan tanggal lahir; 177 1982, No. 7
⦁ negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia
⦁ kewarganegaraan pada saat pendaftaran
⦁ setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf f angka 8
g. Lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu aktif dan pasif
h. besar modal dan atau nilai barang yang disetorkan oleh setiap sekutu aktif dan pasif
i. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan
2. tanggal masuknya setiap sekutu aktif dan pasif yang baru bila terjadi setelah didirikan persekutuan;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran
j. tanda tangan dari setiap sekutu. aktif yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan;
(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Komanditer atas saham, selain hal-hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, juga wajib didaftarkan hal-hal mengenai modal yaitu:
a. besarnya modal komanditer
b. banyaknya saham dan besarnya masing-masing saham
c. besarnya modal yang ditempatkan
d. besarnya modal yang disetor.
(3) Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
Menurut Pasal 14
⦁ Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a. 1. tanggal pendirian persekutuan
2. jangka waktu berdirinya persekutuan apabila ada
b. 1. nama persekutuan atau nama perusahaan
2. merek perusahaan apabila ada
c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha persekutuan
2. izin-izin usaha yang dimiliki
d. 1. alamat kedudukan persekutuan
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu dan agen serta perwakilan Persekutuan
e. berkenaan dengan setiap sekutu :
⦁ nama lengkap dan setiap alias-aliasnya
⦁ setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1
⦁ nomor dan tanggal tanda bukti diri
⦁ alamat tempat tinggal yang tetap
⦁ alamat dan negara tempat tinggal yang tetap apabila tidak tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
⦁ tempat dan tanggal lahir
⦁ negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia
⦁ kewarganegaraan pada saat pendaftaran
⦁ setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8
f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap sekutu
g. jumlah modal (tetap) persekutuan
h. 1. tanggal dimulainya kegiatan persekutuan;
2. tanggal masuknya setiap sekutu yang baru yang terjadi setelah didirikan persekutuan;
3. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran
i. tanda tangan dari setiap sekutu (yang berwenang menanda tangani untuk keperluan persekutuan).
(2) Apabila perusahaan berbentuk Persekutuan Firma memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
Menurut Pasal 15
⦁ Apabila perusahaan berbentuk perorangan hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a. 1. nama lengkap pemilik atau pengusaha dan setiap alias-aliasnya;
2. setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf a angka 1;
3. nomor dan tanggal tanda bukti diri
b. 1. alamat tempat tinggal yang tetap;
2. alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia
c. 1. tempat dan tanggal lahir pemilik atau pengusaha
2. negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia
d. 1. kewarganegaraan pemilik atau pengusaha pada saat pendaftaran;
2. setiap kewarganegaraan pemilik atau pengusaha dahulu apabila berlainan dengan huruf d angka 1
e. nama perusahaan dan merek perusahaan apabila ada;
f. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha
2. izin-izin usaha yang dimiliki
g. : 1. alamat kedudukan perusahaan
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan apabila ada
h. jumlah modal tetap perusahaan apabila ada
i. 1. tanggal dimulai kegiatan perusahaan
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
(2) Apabila perusahaan berbentuk usaha perorangan memiliki akta pendirian, pada waktu mendaftarkan wajib menyerahkan salinan-salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
Menurut Pasal 16
(1) Apabila perusahaan berbentuk usaha lainnya di luar dari pada sebagaimana dimaksud
dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14 dan 15 Undang-undang ini, hal-hal yang wajib didaftarkan adalah:
a. nama dan merek perusahaan;
b. tanggal pendirian perusahaan;
c. 1. kegiatan pokok dan lain-lain kegiatan usaha perusahaan;
2. izin-izin usaha yang dimiliki;
d. 1. alamat perusahaan berdasarkan akta pendirian;
2. alamat setiap kantor cabang, kantor pembantu, dan agen serta perwakilan perusahaan;
e. berkenaan dengan setiap pengurus dan komisaris atau pengawas:
⦁ nama lengkap dan setiap alias-aliasnya;
⦁ setiap namanya dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 1 ;
⦁ nomor dan tanggal tanda bukti diri;
⦁ alamat tempat tinggal yang tetap;
⦁ alamat dan negara tempat tinggal yang tetap, apabila tidak bertempat tinggal tetap di wilayah Negara Republik Indonesia;
⦁ tempat dan tanggal lahir;
⦁ negara tempat lahir apabila dilahirkan di luar wilayah Negara Republik Indonesia;
⦁ kewarganegaraan pada saat pendaftaran;
⦁ setiap kewarganegaraan dahulu apabila berlainan dengan huruf e angka 8;
⦁ tanda tangan;
⦁ tanggal mulai menduduki jabatan;
f. lain-lain kegiatan usaha dari setiap pengurus dan komisaris atau pengawas;
g. 1. modal dasar;
2. besarnya modal yang ditempatkan;
3. besarnya modal yang disetorkan;
h. 1. tanggal dimulainya kegiatan perusahaan;
2. tanggal pengajuan permintaan pendaftaran.
⦁ Pada waktu mendaftarkan wajib diserahkan salinan resmi akta pendirian dan lain-lain surat pernyataan serta pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.
Menurut Pasal 17
Hal-hal lain yang wajib didaftarkan sepanjang belum diatur dalam Pasal-pasal 11, 12, 13, 14,15, dan 16 Undang-undang ini diatur lebih lanjut oleh Menteri.
Sumber :
http://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_1982_3.pdf
http://www.kemendag.go.id/files/regulasi/1982/02/UU_3_1982_WDP.pdf
http://eprints.ums.ac.id/13137/11/Abstraksi.pdf
http://eprints.ums.ac.id/13137/11/Abstraksi.pdf
Tidak ada komentar:
Posting Komentar