Kasus Bank Century

                Pada tahun 1989 Robert Tantular mendirikan Bank Century Intervest Corporation (Bank CIC). Bank CIC melakukan penawaran umum terbatas alias rights issue pertama, pada tahun 1999 Robert Tantular dinyatakan tidak lolos uji kelayakan dan kepatutan oleh Bank Indonesia untuk mengajukan right issue ini. Di tahun 2003 bank CIC diketahui sedang mengalami masalah. Ditemukan banyak surat berharga valuta asing mencapai nilai 2 triliun rupiah. Valuta asing itu tidak mempunyai peringkat, berjangka panjang, bunganya rendah serta tidak mudah dijual. BI pun memberikan saran merger untuk mengatasinya. Tahun 2004  bank CIC melakukan merger dengan bank denpac dan bank pikko, sehingga terbentuklah bank century. awal kehancuran bank century. Sebab pada saat itu, beberapa nasabah besar ingin menarik dana yang disimpan di bank century. Di antara nasabah itu ialah budi sampoerna, PT Timah Tbk, dan PT Jamsostek. Bank century pun mengalami kesulitan likuiditas. Budi Sampoerna tak dapat menarik uangnya yang berjumlah sekitar 2 triliun rupiah dari bank century. Sepekan kemudian, bos Bank Century Robert Tantular membujuk Budi dan anaknya yang bernama Sunaryo, agar menjadi pemegang saham dengan alasan Bank Century mengalami likuiditas, BI menggelar rapat konsulitasi melalui telekonferensi dengan Menteri Keungan Sri Mulyani, yang tengah mendampingi Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam sidang G-20 di Washington, Amerika Serikat. Budiyono selaku gubernur bank Indonesia pun membenarkan bahwa bank century tidak mampu menerima permintaan dana dari  nasabah sehingga terjadi rush, adi dalam konteks bank century dan korupsi, hubungannya  dikaitkan oleh kerugian Negara dan pelanggaran hukum yang terjadi, serta aliran dana dari bail out ini apakah benar-benar digunakan untuk kepentingan penyelamatan keuangan Negara atau untuk kepentingan beberapa pihak tertentu saja. Dalam perundang-undangan dijelaskan dalam pasal 2 UU No. 31 tahun 1999  menyatakakan “ setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau koorporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara…..”. Sedangkan Pasal 3 UU No. 31 tahun 1999 menyatakan setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri, menyalahgunakan kewenangan kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara..”. namun dalam kasus bank century ini, sudah jelas bahwa Negara dirugikan dengan bukti bahwa BPK telah menemukan pelanggaran hukum terkait pengambilan keputusan bail out. Pihak yang diuntungkan ialah bank century atau merupakan koorporasi yang dalam undang-undang juga disebutkan dapat menjadi subyek hukum korupsi.

                Saran dari penulis ialah hanya mengenai konsistensi pihak-pihak yang berkaitan dalam mengurus penyelesaian kasus century ini. Dan apresiasi dari penulis bagi mereka yang secara konsisten mengurus penyelesaian kasus ini. Dan semoga dengan ditemukannyafakta baru dari Sri Mulyani benar-benar menjadi pintu masuk penyelesaian kasus ini oleh penegak hukum.