Kelas : 2EB02
Nama Anggota :
- Muhamad Alfin Haikal (26214896)
- Kukuh Prasetyo (25214930)
- Lukas Nurwihaya (26214149)
- Karina Nur Amalia (25214770)
ABSTRAKSI
1. Pendahuluan
A. Latar Belakang Masalah
Keberadaan daftar perusahaan bagi
dunia usaha begitu penting dalam hal untuk mencegah dan menghindari
praktek-praktek usaha yang tidak jujur, seperti: persaingan curang,
penyelundupan. Bagi pengusaha sendiri, pendaftaran perusahaan ini akan
lebih dianggap sebagai kebutuhan dan bukan sebagai kewajiban
semata-mata. Untuk itu kesadaran bagi para pengusaha sangat diperlukan
untuk mendaftarkan perusahaannya sehingga perusahaan tersebut akan
mendapat kepercayaan dari masyarakat dan akan tercapai suatu kepastian
berusaha. Hal ini seperti yang disebutkan dalam Bab II dan pasal 2
undang-undang Nomor 3 tahun 1982:
“Daftar perusahaan bertujuan
mencatat bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dan merupakan
sumber informasi resmi untuk semua pihak yang berkepentingan mengenai
identitas, data serta keterangan lainnya tentang perusahaan yang
tercantum dalam daftar perusahaan dalam rangka menjamin kepastian
usaha”.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut
maka perlu kiranya diadakan penelitian tentang “ARTI PENTING WAJIB
DAFTAR PERUSAHAAN BAGI PERUSAHAAN JAMU DI KABUPATEN WONOGIRI (Studi
Kasus Di Perusahaan Jamu Pt. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri
Wonogiri)”.
B. Perumusan Masalah
1. Apakah arti penting wajib daftar perusahaan bagi perusahaan Jamu PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri?
2. Bagaimanakah prosedur pelaksanaan wajib daftar perusahaan?
3. Apa
saja kendala-kendala yang timbul dan bagaimana cara mengatasi dalam
pelaksanaan pendaftaran perusahaan oleh penyelenggaraan wajib daftar
perusahaan di Kabupaten Wonogiri?
C. Tujuan Penelitian
a. Tujuan Obyektif
1. Untuk
mengetahui arti pentingnya wajib daftar perusahaan bagi perusahaan
jamu, khususnya PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri.
2. Untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai prosedur pelaksanaan wajib daftar perusahaan.
3. Untuk
mengetahui masalah-masalah yang timbul dan penyelesaiannya yang
dihadapi oleh penyelenggara wajib daftar perusahaan di Kabupaten
Wonogiri.
b. Tujuan Subyektif
1. Memberikan gambaran dan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya hukum perdata dagang.
2. Untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar kesarjanaan dalam bidang ilmu hukum.
D. Metode Penelitian
Metode deskriptif dimaksudkan untuk
memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau
gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah terutama untuk Mempertegas
hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori
lama atau di dalam kerangka menyusun tori-teori baru.
2. Tinjauan Pustaka
Pengertian Perusahaan
Pengertian perusahaan menurut
undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan pada
pasal 1 huruf b, dijelaskan bahwa “perusahaan adalah setiap bentuk
usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap, dan terus
menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan di wilayah
Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.
Dari pengertian tersebut, maka mengenai pengertian perusahaan mengandung
unsur-unsur yang sifanya terus menerus, tetap serta bertujuan untuk
mendapatkan laba.
Jenis-jenis Perusahaan
Bentuk hukum perusahaan dibagi menjadi 3 jenis antara lain:
1. Perusahaan persekutuan berbadan hukum
Perusahaan badan hukum terdiri dari
perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh beberapa orang
pengusaha secara kerjasama dan perusahaan negara yang didirikan dan
dimiliki oleh negara. Perusahaan badan hukum dapat menjalankan usaha
dalam semua bidang perekonomian. Perusahaan badan hukum mempunyai bentuk
hukum perseroan terbatas (PT) dan koperasi untuk yang dimiliki swasta,
perusahaan umum (PERUM) dan perseroan (PERSERO) untuk yang dimiliki
negara.
2. Perusahaan persekutuan bukan berbadan hukum
Perusahaan persekutuan bukan badan
hukum adalah perusahaan persekutuan swasta yang didirikan dan dimiliki
oleh beberapa orang pengusaha secara kerjasama. Perusahaan persekutuan
bukan badan hukum dapat menjalankan usaha dalam semua bidang
perekonomian yaitu bidang industri dagang dan jasa. Perusahaan
persekutuan dapat mempunyai bentuk hukum Firma dan Persekutuan
Comanditer (CV).
3. Perusahaan perseorangan
Perusahaan perseorangan ialah
perusahaan swasta yang didirikan dan dimiliki oleh perusahaan
perseorangan yang bukan dalam hukum. Perusahaan perseorangan dapat
mempunyai bentuk hukum menurut bidang usahanya yaitu perusahaan dagang,
perusahaan jasa dan perusahaan perindustrian. contoh perusahaan dagang
ialah toko barang elektronik, restoran. Contoh perusahaan jasa ialah
biro konsultan, salon kecantikan, penjahitan busana, bengkel. Contoh
perusahaan industri ialah perusahaan batik, kerajinan perak, perusahaan
bata. Bentuk-bentuk usaha atau perusahaan, antara lain:
a. Perseroan (Maatschaap Partnership)
b. Perseroan firma (FA)
c. Perseroan komandirter (CV)
d. Perseroan Terbatas (PT)
e. Badan usaha milik negara
f. Koperasi
Koperasi dapat diartikan suatu
kerjasama. Mengenai koperasi ini telah ada undang-undang yang
mengaturnya yaitu undang-undang baru yang mengaturnya yaitu
undang-undang
nomor 25 tahun 1992 tentang
perkoperasian. Menurut pasal 1 undang-undang nomor 25 tahun 1992 yang
dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang
seorang
atau badan hukum koperasi dengan
melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sesuai
sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
g. Perusahaan daerah
Daerah yang dimaksud adalah daerah
otonomi yaitu daerah yang diberi hak untuk mengatur dan mengurus rumah
tangganya sendiri. Sedangkan pengertian perusahaan yang didirikan
berdasarkan peraturan daerah, dimana modal seluruhnya atau sebagian
merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, kecuali ditentukan lain
dengan atau berdasarkan undang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum
pembuatan perusahaan daerah adalah undang-undang nomor 5 tahun 1962
tentang perusahaan daerah.
Undang-undang RI No.19 tahun 2003 dalam pasal 1 badan usaha milik negara dibagi menjadi 3 bentuk yaitu:
1. Perusahaan perseroan
2. Perusahaan perseroan terbuka
3. Perusahaan umum
Dasar hukum wajib daftar perusahaan
KUHD dan KUHPer sebagai dasar hukum perusahaan
Dasar utama hukum perusahaan adalah
kitab undang-undang hukum dagang (KUHD). Selain itu, kitab undang-undang
hukum perdata (KUPer) juga menjadi sumber hukum perusahaan. Hal ini
berdasarkan ketentuan pasal KUHD yang menyatakan bahwa kitab
undang-undang hukum perdata (KUHPer) berlaku juga bagi hal-hal yang
diatur dalam kitab undang-undang ini, sekadar dalam kitab undang-undang
ini tidak diatur secara khusus menyimpang. Dengan demikian, KUHD
berkedudukan sebagai hukum khusus (lex specialis).
Berlakunya KUHPer terhadap semua
perjanian dapat diketahui berdasarkan ketentuan pasal 1319 KUHPer yang
menyatakan bahwa semua perjanjian baik yang bernama maupun yang tidak
bernama tunduk pada ketentuan-ketentuan umum yang termuat dalam
perikatan yang timbul dari perjanjian yang termuat dalam buku III KUHper
yang mengatur tentang perikatan (verbintenis). Dengan demikian, KUHPer
berkedudukan sebagai hukum umum (lex generalis).
Perundang-undangan RI yang menjadi dasar hukum perusahaan
Hukum perusahaan juga diatur dalam
beberapa perundang-undangan diluar KUHD dan KUHPer sesuai dengan
perkembagan kebutuhan masyarakat dan perusahaan. Perundang-undangan itu
antara lain sebagai berikut ini.
a. Undang-undang No.8 tahun 1995 tentang pasar modal.
b. Undang-undang nor.33 dan 34 tahun 1964 tentang asuransi kecelakaan jasa raharja.
c. Undang-undang No. 1 tahun 1967 tentang penanaman modal asing (PMA).
d. Undang-Undang No.3 1982 tentang wajib daftar perusahaan
e. Undang-undang No.5 tahun 1968 tentang konvensi Washington mengenai sengketa modal asing di Indonesia
f. Undang-undang no. 6 tahun 1968 tentang penanaman modal dalam negeri (PMDN).
Yang menjadi dasar hukum wajib daftar perusahaan adalah:
Undang-Undang No. 3 tahun 1982
Keputusan Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri Nomor
07/DAGRI/Kp/III/84 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Penyelenggaraan Dan Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan.
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 128/Kp/V/89 Tentang
Pengawas Dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil Wajib Daftar Perusahaan.
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 302/Kp/IX/88 Tentang Uraian
Tugas Pejabat Struktural Di Lingkungan Instansi Vertikal Departemen Perdagangan.
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 327/MPP/Kep/1999 Tentang
Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan.
Keputusan Menteri Perdagangan Nomor 73/Kp/II/99 Tentang
Pencapaian Tarif Dan Pengelolaan Perdagangan Administrasi Wajib Daftar Perusahaan.
Tinjauan Umum Tentang Daftar Perusahaan
Pengertian Daftar Perusahaan
Menurut pasal 1 UU No.3 tahun 1982
pengertian daftar perusahaan adalah catatan-catatan resmi yang diadakan
menurut ketentuan undang-undang ini dan atau peraturan-peraturan
pelaksanaannya, dan memuat hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap
perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang dari kantor
pendaftaran perusahaan.
Menurut Perda Kabupaten Wonogiri
No.12 tahun 2003, daftar perusahaan adalah catatan resmi yang digunakan
menurut atauberdasarkan ketentuan Undang-undang wajib daftar perusahaan
dan peraturan pelaksanaannya, dan menurut hal-hal wajib didaftarkan oleh
setiap perusahaan serta disahkan oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan
tanda daftar yang diberikan kepada perusahaan yang telah disahkan
pendaftarannya dalam daftar perusahaan.
Tujuan, fungsi dan Manfaat
Tujuan
Pada pasal 2 UU No.3 tahun 1982
dijelaskan mengenai tujuan dari daftar perusahaan yaitu mencatat
bahan-bahan keterangan yang dibuat secara benar dari suatu perusahaan
dan merupakan sumber informasi resmi untuk semua pihak yang
berkepentingan mengenai identitas, data, serta keterangan lainnya
tentang perusahaan yang tercantum dalam daftar perusahaan dalam
rangka menjamin kepastian berusaha. Selain itu dapat ditambahkan bahwa dengan adanya daftar
perusahaan, maka:
1) Terlindunginya perusahaan-perusahaan yang menjalankan usahanya dengan jujur dan terbuka.
2) Terbinanya dunia usaha dan perusahaan khususnya golongan ekonomi lemah.
3) Menjadi sumber dan pengaman pendapatan negara.
Fungsi dan manfaat
Sebagai sumber informasi resmi bagi
semua pihak yang berkepentingan, untuk meminta keterangan-keterangan
yang diperlukan mengenai hal-hal didaftarkan, sehingga diperoleh
gambaran yang jelas tentang identitas perusahaan / badan usaha.
Sebagai pencegah dan untuk
menghindari praktek-praktek usaha yang tidak jujur, karena dengan adanya
daftar perusahaan dapat dicegah dan dihindari timbulnya
perusahaan-perusahaan yang tidak bertanggung jawab yang dapat merugikan
masyarakat.
Sebagai alat untuk mendidik
pengusaha agar tetap dalam tindakan menjalankan usahanya bersifat jujur
dan terbuka, karena keterangan yang diberikan adalah sesuai dengan
keadaan yang
sebenarnya.
Sebagai alat untuk melakukan
pembinaan, pengarahan, pengawasan dan menciptakan iklim dunia usaha yang
sehat. Karena dengan daftar perusahaan akan mempermudah sewaktu-waktu
mengikuti secara resmi keadaan dan perkembanganya dari dunia usaha di
wilayah negara republik Indonesia.
Ruang Lingkup
Perusahaan yang wajib didaftarkan
dalam daftar perusahaan sesuai dengan pasal 7 UU No.3 tahun 1982 adalah
setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah
Republik Indonesia menurut perundang-undangan yang berlaku termasuk di
dalamnya kantor cabang, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan
serta agen dan perwalian dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang
untuk mengadakan perjanjian. Adapun yang dimaksud dengan:
Kantor cabang adalah perusahaan yang
merupakan unit atau bagian dari perusahaan induknya yang dapat berdiri
sendiri atau bertugas untuk melaksanakan sebagian tugas dari perusahaan
induknya.
Kantor pembantu adalah perusahaan yang mengenai sebagian tugas dari kantor dan atau cabangnya.
Anak perusahaan adalah perusahaan
yang dimiliki secara keseluruhan atau sebagian dan dikendalikan atau
diawasi oleh perusahaan lain yang ada umumnya memiliki seluruhnya atau
sebagian besar saham/modal yang ditempatkan dari anak perusahaan tersebut.
Perwakilan perusahaan adalah
perusahaan yang bertindak mewakili kantor pusat perusahaan yang
ditentukan sesuai wewenang yang diberikan.
Yang dimaksud dengan perusahaan
disini adalah tiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang
bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta
berkedudukan dalam wilayah negara Republik Indonesia, untuk tujuan
memperoleh keuntungan atau laba.
Dalam pengertian perusahaan termasuk juga
Perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan
yang berlaku. Agen dan perwakilan perusahaan diperlakukan sama dengan perusahaan.
Perusahaan-perusahaan
yang dimiliki dan atau bernaung dibawah lembaga-lembaga sosial, misalnya
yayasan. Jadi yang wajib didaftarkan adalah perusahaan yang merupakan
unit usaha dari suatu yayasan sedangkan yayasan sendiri tidak dikenai
wajib daftar perusahaan berdasarkan undang-undang yang berlaku yaitu UU
No.3 tahun 1982.
Bentuk-bentuk perusahaan baru yang
sesuai dengan perkembangan perekonomian yang belum digolongkan dalam
bentuk PT. Koperasi CV, Firma dan Perorangan.
Bentuk-bentuk usaha negara seperti
perusahaan negara, perusahaan perseroan, perusahaan umum daerah
sebagaimana diatur oleh perundang-undangan yang berlaku.
Organisasi penyelenggara dan tata kerja
Kantor pendaftaran perusahaan adalah
merupakan unit organisasi departement perdagangan yang ditunjuk sebagai
penyelenggara wajib daftar perusahaan.
Penyelenggara tersebut dibagi menjadi:
Direktorat Jendral Perdagang Dalam Negeri sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan tingkat pusat.
Kantor wilayah departement perdagangan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan di daerah tingkat II.
Kantor perdagangan sebagai penyelenggara wajib daftar perusahaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan di daerah tingkat II.
Penyelenggara dan pelaksana wajib
daftar perusahaan ini, ditentukan menurut Keputusan Menteri Perdagangan
No. 327/MPP/Kep/1999 tentang penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.
penyelenggara wajib daftar perusahaan tersebut selanjutnya dilakukan
oleh unit organisasi Departement Perdagangan, dengan fungsi sebagai
kantor pendaftaran perusahaan.
Sedangkan mengenai tata kerja dari
masing-masing penyelenggara wajib daftar perusahaan sebagai kantor
pendaftaran perusahaan diatur ke dalam fungsi.
Tata Kerja Direktorat Jenderal
perdagangan dalam negeri sebagai kantor pendaftaran perusahaan di
tingkat pusat diatur dengan membagi ke dalam unit-unit kerja yang
mempunyai fungsi-fungsi antara lain:
a. Merumuskan kebijaksanaan, rencana dan program penyelenggaraan wajib daftar perusahaan.
b. Mempersiapkan dan melaksanakan program pembangunan atau urine.
c. Memonitor kelancaran dan hambatan teknis pendaftaran tenaga pelaksana, sarana dan prasarana penyelenggaraan.
d. Melaksanakan pengendalian penyelenggaraan wajib daftar perusahaan dan pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
e. Memonitor pengelolaan keuangan atau pemasukan kas negara.
f. Menyimpan buku daftar perusahaan yaitu yang terdiri formulir pendaftaran yang telah disusun dan terbuka untuk semua pihak.
g. Mengolah data dari perusahaan-perusahaan di seluruh Indonesia, secara manual dan komputer.
h. Menyimpan dan memberi pelayanan kepada pihak yang memerlukan. Melakukan kegiatan penerangan dan penyuluhan.
i. Mempersiapkan aparat pengawasan dan penyidik pelanggaran undang-undang wajib daftar perusahaan.
j. Melakukan pengawasan, penyidikan dan kerjasama dengan instansi lainnya.
Tata kerja kantor wilayah
departement perdagangan sebagai kantor pendaftaran perusahaan di daerah
tingkat I diatur dengan membagi unit-unit kerja yang mempunyai fungsi:
1. Membina
dan mengkoordinasikan penyelenggara wajib daftar perusahaan yang
dilaksanakan oleh kantor-kantor perdagangan di wilayah kerjanya.
2. Mempersiapkan dan melaksanakan program pembangunan rutine.
3. Memonitor kelancaran dan hambatan teknis pendaftaran, tenaga, sarana dan prasarana penyelenggaraan.
4. Memonitor keuangan atau pemasukan ke kas negara.
5. Menyimpan buku daftar perusahaan yaitu yang terdiri dari formulir pendaftaran yang telah disusun dan terbuka untuk semua pihak.
6. Mengolah data dari perusahaan di seluruh Indonesia, secara manual dan komputer.
7. Melakukan kegiatan penerangan dan penyuluhan.
8. Melakukan pengawasan, penyidikan dan kerjasama dengan instansi lainnya.
9. Tata kerja kantor perdagangan sebagai kantor pendaftaran perusahaan di daerah tingkat II dan diatur ke dalam fungsi-fungsi.
10. Menyelenggarakan wajib daftar perusahaan dan melaksanakan pendaftaran perusahaan.
11. Melaksanakan program pembangunan atau rutine.
12. Mengelola keuangan atau pemasukan kas negara.
13. Menyimpan buku daftar perusahaan yaitu yang terdiri dari formulir pendaftaran yang telah disusun dan terbuka untuk semua pihak.
14. Mengelola data perusahaan di daerahnya.
15. Menyiapkan dan memberi pelayanan kepada pihak yang memerlukan.
16. Melakukan kegiatan penerangan dan penyuluhan.
17. Melakukan pengawasan, penyidikan dan kerjasama dengan instansi.
Dari fungsi-fungsi masing-masing
unit organisasi department perdagangan sebagai kantor pendaftaran
perusahaan (KPP) baik itu di tingkat pusat, daerah tingkat 1 maupun
daerah tingkat II dapat ditarik kesimpulan mengenai perbedaannya yang
terletak pada luas wewenang dan wilayah kerjanya.
3. Hasil Penelitian dan Pembahasan
Meningkatkan kualitas dan kuantitas
produksi. dari segi peningkatan kualitas pihak perusahaan dapat
meningkatkan mutu dari jamu-jamu yang diproduksinya dengan jalan
penggunaan teknologi modern yang tentu saja membutuhkan dana yang besar
untuk membeli alat-alat yang modern. Sedangkan dari segi peningkatan
kuantitas produksinya, pihak perusahaan yang telah menggunakan teknologi
modern akan dapat menghasilkan produksi jamu yang begitu banyak yang
tentu saja hal ini akan dibarengi dengan usaha perusahaan untuk
meningkatkan jumlah pemasaran dari produksi jamu yang dihasilkannya.
Peningkatan kualitas dan kuantitas ini akan menambah nilai persaingan
dengan perusahaan lain yang bergerak dibidang yang sama, meningkatkan
kuantitas dan kualitas produksi ini merupakan persaingan yang sehat.
Dari uraian tersebut di atas dapat
penulis menyimpulkan bahwa langkah yang dilakukan oleh PT. Deltomed
Laboratories untuk mendaftarkan perusahaannya merupakan suatu hal yang
memang harus diikuti, dengan daftar perusahaan ini akan dapat diambil
arti pentingnya bagi perusahaan, pertama wajib daftar perusahaan ini
adalah suatu ijin yang harus dipenuhi oleh perusahaan selain ijin-ijin
usaha yang lain. kedua, dengan telah didaftarkannya perusahaan maka akan
mendapat tanda daftar perusahaan yang digunakan sebagai salah satu
syarat untuk mencari kredit di Bank. Dengan adanya penambahan dana di
dapat dari Bank tersebut perusahaan akan dapat meningkatkan kualitas dan
kuantitas hasil produksinya. Hal tersebut sebagai bentuk pelaksanaan
dari undang-undang nomor 3 tahun 1982 dan merupakan keuntungan
perusahaan yang melaksanakan wajib daftar perusahaan.
Dengan kewajiban untuk memenuhi
undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan,
pengusaha sebetulnya dapat mengambil banyak manfaat daripada tidak
mematuhi, yang akan dikenakan sangsi pidana sesuai pasal 32
undang-undang ini apabila tidak mendaftarkan perusahaannya pada instansi
pemerintah yang bersangkutan yaitu departemen perdagangan. Sangsi
pidananya adalah apabila pemilik atau pengurus perusahaan dengan sengaja
atau dengan kelalaiannya tidak memenuhi kewajiban mendaftarkan
perusahaannya maka menurut pasal 32 undang-undang wajib daftar
perusahaan diancam pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau pidana
denda setinggi-tinggi Rp 3.000.000,00 (tiga juga rupiah) tindakan pidana
ini merupakan kejahatan.
Jadi efek atau akibat dari tidak
didaftarkannya suatu perusahaan akan lebih berat bagi perusahaan
sendiri, dimana hal ini dapat mengakibatkan kepercayaan pihak ketiga
atau masyarakat akan berkurang dan akan merugikan pihak perusahaan.
Untuk itu dengan mendaftarkan perusahaannya adalah bukan suatu hal yang
berat atau bukan sebagai
beban bagi perusahaan.
A. Prosedur Pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan
Penyelenggaraan wajib daftar
perusahaan di Indonesia mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 1985
berdasarkan keputusan Menteri perdagangan nomor 327/MPP/Kep/1999 tentang
Penyelenggaraan Daftar Perusahaan. Undang-Undang Wajib Daftar
Perusahaan dikeluarkan atas
dasar pertimbangan bahwa kemajuan
dan peningkatan pembangunan nasional pada umumnya dan perkembangan
ekonomi pada khususnya, memerlukannya adanya daftar perusahaan sebagai
sumber informasi resmi mengenai identitas, data dan hal-hal yang
menyangkut dunia usaha.
Dalam melaksanakan Undang-Undang
Wajib Perusahaan tersebut, telah ditunjuk penyelenggara dan
pelaksanaannya berdasarkan Keputusan Menteri Perdagangan
No.327/MPP/Kep/1999 Tentang Penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan,
seperti yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.
Kantor Dinas Perindustrian Dan
Perdagangan Kabupaten Wonogiri adalah merupakan kantor pendaftaran
perusahaan (KPP) di daerah tingkat II Kabupaten Wonogiri. Khusus
mengenai daftar perusahasan seksi pendaftaran perusahaan tersebut sesuai
dengan keputusan Menteri perdagangan nomor 302/Kp/IX/98 tentang uraian
tugas pejabat struktural di lingkungan instansi vertikal departement
perdagangan adalah:
1. Mengumpulkan
dan mengolah data dalam rangka penyusunan rencana dan program pembinaan
pendaftaran perusahaan maupun sebagai masukan bagi pimpinan untuk
menyusun kebijaksanaan teknis dibidang pendaftaran perusahaan.
2. Mengumpulkan,
mengolah dan mempersiapkan bahan pembinaan di bidang kegiatan
pendaftaran perusahaan yang antara lain meliputi kebijakan pemberian
informasi, penyuluhan dan petunjuk lainnya yang diperlukan dalam
pelaksanaan pendaftaran perusahaan.
3. Mempersiapkan pemberian bimbingan dan petunjuk teknis dalam rangka pembinaan dan pengendalian kegiatan pendaftaran perusahaan.
4. Mempersiapkan
dan menyajikan Buku Daftar Perusahaan maupun informasi lainnya dibidang
pendaftaran perusahaan kepada pihak yang memerlukan serta menyimpan dan
memelihara data dan arsip wajib daftar perusahaan.
5. Mengumpulkan
dan mengolah hasil pelaksanaan rencana dan program pembinaan dan
pengendalian kegiatan pendaftaran perusahaan yang antara lain meliputi
faktor-faktor pendukung dan penghambatnya serta mempersiapkan saran
pemecahan atau perbaikannya.
6. Mempersiapkan
pelaksanaan pemberian bantuan kepada Pemerintah Daerah dalam sektor
kegiatan ekonomi masyarakat dibidang pendaftaran perusahaan serta
mempersiapkan pelaksanaan hubungan kerjasama dengan Instansi Pemerintah
Daerah, Instansi Vertikal maupun instansi lainnya di daerah.
Sedangkan dalam prosesnya, kegiatan
pendaftaran perusahaan di dalamnya terdapat unit-unit perlengkapan atau
pembagian petugas yang meliputi:
1. Unit Penyerahan Formulir Pendaftaran Perusahaan
2. Unit perbendaharaan (pembiaya biaya-biaya administrasi)
3. Unit peneliti dan pengesahan dokumen
4. Unit yang membuat buku induk perusahaan
Pelaksanaan pendaftaran perusahaan
di daerah tingkat II Kabupaten Wonogiri telah dilaksanakan sesuai dengan
pedoman yang ada dalam buku petunjuk pelaksanaan pendaftaran perusahaan
(buku).
Pedoman-pedoman tersebut antara lain:
1. Setiap perusahaan yang
berkedudukan dan bekerja di wilayah negara Republik Indonesia diharuskan
mendaftarkan perusahaannya pada kantor pendaftaran perusahaan dimana
perusahaan tersebut berdomisili.
Pendaftaran dapat dilakukan
sendiri oleh pemilik atau pengurus atau kuasanya. Untuk kantor cabang
pembantu atau agen atau perwakilan atau anak perusahaan dapat dilakukan
sendiri oleh pengurus atau pimpinan perusahaan atau pengusaha wajib
daftar atau kuasanya. Dalam hal pendaftaran dilakukan oleh kuasanya agar
dilampiri dengan surat kuasa.
2. Pendaftaran dilakukan pada kantor perdagangan selaku kantor pendaftaran perusahaan daerah tingkat II, yaitu:
a. Di tempat kedudukan kantor perusahaan.
b. Di tempat kedudukan setiap kantor cabang kantor pembantu perusahaan atau kantor anak perusahaan.
c. Di tempat kedudukan setiap kantor agen dan perwakilan.
d. Apabila
tidak dapat didaftarkan ditempat-tempat seperti tersebut di atas,
pendaftaran dilakukan pada kantor pendaftaran perusahaan di ibukota
propinsi tempat kedudukannya dalam hal ini pada kantor wilayah kantor
pendaftaran perusahaan daerah tingkat I atau kantor-kantor perdagangan
yang ditunjuk.
3. Pendaftaran dilakukan dengan cara sebagai berikut:
a. Pengusaha menerima formulir
pendaftaran dari petugas loket pengambilan formulir pendaftaran
perusahaan setelah mengajukan permintaan tertulis pada kantor
perdagangan sesuai dengan bentuk perusahaan yaitu:
1) Formulir
no.1 berwarna merah muda untuk perseroan terbatas perseroan terbatas
dalam hal ini diartikan sebagai perserikatan dagang yang didirikan untuk
menjalankan usaha dagang dimana kekuasaan tertinggi dipegang oleh
pemegang saham terbanyak.
2) Formulir
no.2 berwarna krem untuk koperasi Koperasi merupakan perseriatan yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan kebendaan para anggotanya dengan cara
menjual barang-barang kebutuhan dengan harga murah (tidak bermaksud
untuk mencari keuntungan).
3) Formulir
No.3 berwarna biru muda untuk persekutuan komanditer (CV) Commanditeur
venoostcap) adalah suatu bentuk usaha berbadan hukum yang bertujuan
untuk memperoleh keuntungan di bawah kepemimpinan pemegang saham.
4) Formulir
no.4 berwarna hijau muda untuk persekutuan firma Firma merupakan
persekutuan dagang yang didirikan untuk menjalankan usaha dagang bersama
dibawah satu nama yang setiap pesertanya turut bertanggung jawab.
5) Formulir
no.5 berwarna putih untuk perusahaan perseorangan. Perusahaan
perseorangan merupakan bentuk usaha dagang yang bertujuan untuk
memperoleh keuntungan, dimana hak milik dan kekuasaan sepenuhnya
dipegang oleh satu orang pemilik.
6) Formulir
no. 6 berwarna ungu muda untuk badan usaha lainnya (perusahaan asing
atau perusahaan lain di luar atau yang belum termasuk di atas).
b. Sebelum mengisi formulir
pendaftaran, diberi kesempatan meminta penjelasan kepada
petugas loket. Pengusaha mengisi formulir pendaftaran secara
teliti, jelas dan benar dalam rangkap tiga (3).
Pada lembar pertama asli
formulir setelah diberi atau ditempeli materi Rp 1.000 harus
ditandatangani oleh pemilik atau pengurus atau kuasa yang sah.
c. Formulir pendaftaran perusahaan
yang telah diisi secara lengkap dan benar ditandatangani oleh yang
bersangkutan, serta dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan,
diantara surat keterangan (bagi perusahaan perseorangan), surat izin
usaha, akta notaris, AD dan ART untuk badan usaha atau perusahaan atau
keputusan pemerintah tentang pendiriannya dan diserahkan kepada petugas
loket kantor pendaftaran perusahaan Dati II atau Kantor Perdagangan atau
Kantor Pendaftaran Perusahaan Dati I Dimana tidak terdapat kantor
pendaftaran perusahaan Dati II. Dokumen-dokumen yang wajib dilampirkan
yaitu:
1) Koperasi, adalah salinan resmi akta pendirian yang disahkan dan disalin surat pengesahan dari pejabat yang berwenang untuk itu.
2) Perusahaan
PT, CV, Firma, perusahaan perorangan dan bentuk usaha lain adalah
salinan resmi akta pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang
untuk itu.
3) Untuk
Kantor Cabang, Kantor Pembantu, Anak Perusahaan, Agen dan Perwakilan
Perusahaan adalah salinan resmi akta pendirian atau Surat Keputusan
Pendirian yang disahkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu. b.
Sebelum mengisi formulir pendaftaran, diberi kesempatan meminta
penjelasan kepada petugas loket. Pengusaha mengisi formulir pendaftaran
secara teliti, jelas dan benar dalam rangkap tiga (3). Pada lembar
pertama asli formulir setelah diberi atau ditempeli materi Rp 1.000
harus ditandatangani oleh pemilik atau pengurusatau kuasa yang sah.
d. Kemudian terhadap pengusaha
(pemilik, pengurus atau kuasanya) diwawancarai untuk mengetahui
kebenaran isi dari formulir pendaftaran dan dokumen-dokumen yang
diperlukan termasuk memperlihatkan ijin usaha yang dimilikinya. Apabila
formulir pendaftaran telah benar dan lengkap pengusaha diberi tanda
terima sebagai bukti pengambil formulir permohonan pendaftaran.
e. Formulir pendaftaran yang telah
diteliti kebenarannya, diteruskan kebagian pengolah (pengesahan dan
penolakan). Petugas pada bagian pengolahan pendaftaran mencatat secara
formulir pendaftaran yang masuk baikitu PT, CV, Firma, perorangan dan
bentuk usaha lainnya, ke dalam catatan pengolahan pendaftaran, maka
dilakukan penelitian langsung ke alamat lokasi perusahaan.
f. Setelah formulir pendaftaran
dinilai telah mememuhi syarat-syarat pendaftaran, petugas membubuhkan
paraf di kolom pengesahan pada formulir serta menyiapkan tanda daftar
perusahaan untuk disampaikan kepada Kepala Kantor Perdagangan untuk
ditandatangai atau disyahkan.
g. Apabila permohonan ditolak,
petugas menyiapkan surat penolakandan memberian parafnya. Perusahaan
yang ditolak pendaftarannya diumumkan pada papan pengumuman dan
sebelumnya dicatat dalam lembar penolakan pendaftaran.
h. Sebelum formulir pendaftaran yang
telah disahkan, dicatat dalam Buku Induk Perusahaan (BIP) sesuai dengan
bentuk perusahaannya, formulir pendaftarannya kemudian diteruskan dalam
papan pengumuman bahwa pendaftaran perusahaannya telah disahkan.
i. Pengusaha yang bersangkutan
selanjutnya membayar retribusi wajib daftar perusahaan sesuai PERDA No.5
tahun 2003 tentang retribusi daftar perusahaan yaitu:
1. Perseroan Terbatas Rp 200.000,-
2. Koperasi Rp 15.000,-
3. Persekutuan Komanditer Rp 75.000,-
4. Perusahaan Perorangan Rp 30.000,-
5. Perusahaan Milik Negara/PERDA Rp 50.000,-
6. Firma Rp 75.000,-
7. Bentuk perusahaan lainnya Rp 50.000,-
8. Perusahaan
asing, kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan asing yang
bekerja di wilayah Negara Republik Indonesia. R 400.000
j. Perusahaan yang telah disahkan
pendaftaran perusahaannya dalam daftar perusahaan memperoleh atau diberi
tanda daftar perusahaan (TDP) yang berlaku untuk 5 (lima) tahun.
Pengambilan tanda dafar perusahaan:
1. Pengusaha menyerahkan kuitansi asli kepada petugas loket penyerahan tanda daftar perusahaan.
2. Tanda daftar perusahaan dan kuitansi asli yang telah diparaf diserahkan kepada pengusaha.
3. Kuitansi tembusan II diteruskan ke Biro keuangan.
k. Formulir pendaftaran asli
disimpan di Kantor Perdagangan / KPP Daerah Tingkat I, tembusan I dan II
masing-masingditeruskan ke Direktorat Jenderal Bina Usaha Perdagangan
dan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan.
4. Apabila pendaftaran perusahaan ditolak
a. Kantor
perdagangan selaku kantor pendaftaran perusahaan di Dareah Tingkat II
setelah meniliti formulir pendaftaran, dapatmenolak serta
mengembalikannya kepada pengusaha wajib daftar apabila persyaratan
pendaftaran tidak dipenuhi.
b. Penolakan
terhadap pendaftaran perusahaan harus diberikan alasanalasan yang
jelas. Pengusaha yang bersangkutan diharuskan untuk mengadakan
pembetulan (karena kurang lengkap data dan dokumennya) ataupendaftaran
ulang (karena tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya).
c. Petugas selanjutnya mengirimkan surat penolakan tersebut kepada perusahaan yang ditolak pendaftarannya.
d. Dalam
waktu 14 (empat belas) haris sejak diterimanya pemberitahuan penolakan,
perusahaan wajib daftar harus segera melakukan pembetulan atau
melengkapi dokumen kembali formulir yang baru atau mendaftar ulang.
Pengusaha wajib daftar, sesuai dengan pasal 10 UU No.3 tahun 1982
diharuskan mendaftarkan perusahaannya dalam jangka waktu
selambat-lambanya 3 (tiga) bulan setelah perusahaan mulai menjalankan
usahanya.
B.
Kendala-kendala yang Timbul dan Cara Mengatasi dalam Pelaksanaan
Pendaftaran Perusahaan oleh Penyelengaraan wajib daftar perusahaan di
Kabupaten Wonogiri
Selama ini pelaksanaan pendaftaran
perusahaan di Kabupaten Wonogiri telah berjalan dengan cukup efektif dan
efisien, sebagaimana menurut peraturan-peraturan yang ada terbukti
dengan jumlah perusahaan yang telah mendaftarkan perusahaannya yang
telah memenuhi target
maupun perusahaan yang telah
memperbaruhi TDP-nya. hal ini memperlihatkan bahwa tingkat kesadaran
para pengusaha wajib daftar di Kabupaten Wonogiri sudah cukup tinggi.
Dalam menunjang kelancaran
penyelenggaraan wajib daftar perusahaan saat ini telah dilakukan
pengolahan daftar perusahaan dengan sistem komputerisasi. Memang pada
mulanya sistem ini sudah diterapkan disamping masih dilakukan sistem
manual, tetapi mengingat sistem
manual masih dirasakan belum
memenuhi kebutuhan dunia usaha, maka sistem komputerisasi pada semua
pengelola data pada daftar perusahaan merupakan alternatif terbaik.
Kelemahan dari pengelolaan sistem manual antara lain :
1. Kesulitan
dalam pencarian data perusahaan mengingat penyimpaan arsip yang kurang
baik. Hal ini mengakbatkan waktu penyajian informasi menjadi lama,
bahkan kadang kala informasi tidak dapat disajikan karena dokumen yang
diinginkan tidak ditemukan.
2. Direktori
maupun profil perusahaan masih ditampilkan dalam format yang sederhana
dan proses pembuatannya memakan waktu yang cukup lama.
3. Informasi
yang disajikan baru terbatas dalam bentuk salinan resmi (fotocopy
lengkap formulir WDP asli), petikan resmi (fotocopy sebagai formulir WDP
asli) dan direktori perusahaan yang sangat sederhana.
4. Kualitas
informasi masih rendah karena keengganan pengusaha untuk memberikan
data mutakhir dan absah tentang perusahaannya termasuk keenggan
memberikan masukan-masukan mengenai jenis-jenis informasi yang
dibutuhkan. Keengganan ini dapat timbul karena pengusaha belum
mengetahui manfaat yang dapat diambil dari hasil pengolahan data WDP.
Dengan adanya sistem komputerisasi
pengolahan dan daftar perusahaan, maka sekaligus mengatasi kelemahan
dalam penyajian informasi yang dilakukan secara manual. Karena tujuan
dari sistem komputerisasi ini adalah untuk menyajikan informasi sesuai
dengan kebutuhan yang diinginkan oleh dunia usaha yaitu suatu informasi
yang cepat dan tepat, akurat dan relevan.
Pengolahan data daftar perusahaan
dengan sistem komputerisasi perkembangan data wajib daftar perusahaan
baik itu pendaftaran baru, pembaharuan data maupun mutasi, serta
perkiraan jumlah perusahaan yang seharusnya terkena wajib daftar
perusahaan, maka dianggap sistem pengolahan secara manual sudah tidak
layak lagi. Sistem komputersisasi merupakan alternatif terbaik untuk
mengolah data wajib daftar perusahaan, untuk itu perlu disusun rencana
pengembangan komputerisasi sistem WDP secara terpadu di Pusat Dan
Daerah. (Kanwildepdag di Seluruh Indonesia) yang meliputi:
1. Sistem informasi
2. Sistem database
3. Perangkat keras
4. Tenaga pelaksana
5. sarana dan prasarana pendukung lainnya.
Walaupun didukung dengan sarana dan
prasarana yang sudah ada dirasa sudah cukup memadai, pelaksanaan wajib
daftar perusahaan oleh Kantor Dinas Perindustrian dan Perdagangan
Kabupaten Wonogiri sebagai kantor pendaftaran perusahaan di Daerah
Tingkat II Wonogiri, selama ini masih ditemui masalah-masalah yang
sedikit banyak menghambat jalannya pelaksanaan pendaftaran perusahaan
tersebut. walaupun demikian telah diambil jalan keluar untuk mengatasi
masalah-masalah tersebut.
Adapun kendala-kendala yang timbul
dalam pelaksanaan pendaftaran pada Kantor Dinas Perindustrian
perdagangan. Kabupaten Wonogiri adalah adanya:
1. Kurangnya prasarana dan sarana
2. Tenaga kerja yang kurang memadai dibandingkan dengan volume pekerjaan yang ada.
3. Didapatinya membuat Tanda Daftar Perusahaan hanya bertujuan untuk mendapatkan kredit dari Bank.
Dalam mengatasi masalah kurangnya
sarana dan prasarana maka diusahakan dengan menghimpun atau mengusahakan
dana dari sektorsektor lain (bidang-bidang lain) yang ada. selain itu
diusahakan dengan mengadakan kerjasama dengan pemerintah daerah atau
instansi-instansi lainnya.
Tentang tenaga kerja yang kurang
memadai dikarenakan volume pekerjaan yang banyak dapat diatasi dengan
menambah tenaga lagi yang diambil dari para pegawai atau karyawan yang
ada. dan selanjutnya mereka diambil dari para pegawai atau karyawan yang
ada. Dan selanjutnya mereka diberi penataran dan latihan tentang wajib
daftar perusahaan sesuai dengan ketentuan yang sudah ada yaitu yang
ditetapkan oleh Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri.
Bila didapati adanya pembuatan tanda
daftar perusahaan hanya untuk mendapat kredit dari Bank maka hal itu
disebabkan karena ketatnya pengawasan yang dilakukan sehingga disini
pengawasan sangatlah penting perannya. Untuk itu kegiatan pengawasan
yang dilakukan oleh
PPNs-WDP harus lebih ditingkatkan
kalau perlu ditambah lagi tenaga untuk mengawasi pada saat sebelum
pendaftaran, pada saat pendaftaran maupun setelah pendaftaran.
Hambatan lain akibat kurangnya
kesadaran para pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya maupun
pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan, dapat menghambat kelancaran
pelaksanaan wajib daftar perusahaan sehingga saat ini pihak Kantor Dinas
Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Wonogiri melalui PNNS-DWP
bekerja sama dengan instansi terkait (kepolisian maupun pengadilan)
menindak tegas para pengusaha yang melakukan pelanggaran dengan
menyidangkan mereka dan menjatuhkan sanksi.
Walaupun demikian penindakan tegas
tersebut masih mempunyai toleransi, tidak semua pengusaha ditindak
tegas. bagi perusahaan kecil mereka diberi peringatan atau diberi
kebijaksanaan lain untuk bisa memenuhi kewajiban mereka.
Sedangkan untuk mengatasi terhadap
kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan
pada Kantor Dinas Perindustrian Perdagangan Kabupaten Wonogiri sebagai
berikut:
1. Pengadaan dana SDM dan lokasi.
2. Diadakannya sosialisasi perizinan
3. Diadakan monitoring pengawasan perizinan
4. Peningkatan pelayanan perizinan.
Salah satu cara untuk mengatasi
kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan pendaftaran perusahaan yaitu
dengan cara pengadaan dana, sumber daya manusia (SDM) perlu dan sangat
penting karena Sumber Daya Manusia adalah faktor utama dan sebagai
sumber pendapatan negara, selain itu juga lokasi sering berhubungan
dengan masalah tempat dan daerah yang menyangkut SDM berada.
Cara yang lain dengan mengadakan
sosialisasi perizinan usaha apabila perizinan telah disosialisasikan
maka hal tersebut merupakan hal yang wajib dilaksanakan bagi
pendiri-pendiri perusahaan dan ini akan menyebabkan berkurangnya
kendala-kendala dalam perizinan yang ada.
Diadakannya monitoring untuk
pengawasan perizinan merupakan langkah yang tepat yang mengarah pada
pengaturan tingkat laku individu dalam pelaksanaan agar sesuai dengan
ketentuan-ketentuan yang ada.
Disamping cara-cara di atas dalam
mengatasi kendala-kendala yang ada dalam pelaksanaan perizinan cara yang
lain adalah dengan mengadakan peningkatan pelayanan perizinan
diharapkan para pendiri perusahaan tidak enggan dalam melaksanakan wajib
daftar perusahaan. peningkatan pelayanan perizinan bisa dilakukan
dengan cara membuat pelayanan yang memuaskan, tenaga pelayanan yang
handal dan perluasan serta ekspansi daerah atau tempat-tempat
pendaftaran yang mudah dijangkau.
C. Arti Penting Wajib Daftar Perusahaan Bagi Perusahaan Jamu, Khususnya Pada PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri
Wajib daftar perusahaan yang
berdasar pada undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar
perusahaan didalam penjelasan umumnya disebutkan bahwa dengan
pendaftaran perusahaan ini dapat dicegah atau dihindari timbulnya
perusahaan dan badan usaha yang tidak bertanggung jawab yang dapat
merugikan perusahaan yang jujur, selain itu untuk melindungi konsumen
dari solvable tidaknya suatu perusahaan sehingga dapat dijamin
perkembangan dunia dan usaha kepastian perusahaan.
Wajib daftar perusahaan bagi
perusahaan Jamu PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung Giri Wonogiri
mempunyai arti penting kaitannya dalam kegiatan usaha perusahaan yaitu
menjamin perkembangan dan kepastian berusaha bagi perusahaan. selain itu
daftar perusahaan mempunyai arti penting yang lain bagi perusahaan
yaitu untuk mencari kredit di Bank.
PT. Deltomed Laboratories sadar
bahwa untuk menjalankan suatu perusahaan memang banyak ketentuan
perundang-undangan yang harus ditaati, diantaranya adalah ketentuan
undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan. adanya
daftar perusahaan ini pihak ketiga akan dapat mengetahui keadaan atau
data perusahaan yang sebenarnya dengan melalui kantor pendaftaran
perusahaan departement perdagangan. Ini sesuai dengan ketentuan pasal 3
undang-undang nomor 3 tahun 1982 yang menyebutkan bahwa daftar
perusahaan bersifat terbuka untuk semua pihak. Hal ini menimbulkan
kepercayaan konsumen dan pihak ketiga untuk mengadakan transaksi dagang
maupun kerjasama dagang dengan perusahaan. transaksi dagang yang
dilakukan oleh pihak ketiga ini tidak mungkin dapat terjadi manakala
kondisi perusahaan tidak dapat memberikan jaminan mengenai keadaan
perusahaan yang sebenarnya.
4. Kesimpulan dan Saran
Dalam bab ini akan disampaikan kesimpulan dan saran-saran berdasarkan dari perolehan data maupun analisis dan hasil penelitian.
A. Kesimpulan
1. Arti pentingnya Wajif Daftar
Perusahaan bagi perusahaan jamu PT. Deltomed Laboratories Jamu Gunung
Giri Wonogiri sebagai berikut:
a. Memberikan jaminan bahwa perusahaannya dapat dipercaya kebenarannya.
b. Berpartisipasi dalam pembangunan iklim usaha yang sehat dan menghindari persaingan yang curang.
c. Mempromosikan perusahaannya dan setiap saat siap untuk mengadakan kontrak bisnis dengan perusahaan lain yang memerlukan.
2. Prosedur pelaksanaan Wajib Daftar Perusahaan adalah sebagai berikut:
a. Pengusaha menerima formulir pendaftaran dari petugas loket
b. Pengusaha mengisi formulir pendaftaran secara teliti, jelas dan benar dalam rangkap tiga (3)
c. Formulir pendaftaran perusahaan ditandatangani oleh yang bersangkutan, serta dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan
d. Formulir
pendaftaran yang telah benar dan lengkap pengusaha diberi tanda terima
sebagai bukti pengambilan formulir permohonan pendaftaran.
e. Formulir pendaftaran yang telah diteliti kebenarannya, diteruskan ke bagian pengolah (pengesahan atau penolakan)
f. Apabila permohonan ditolak, petugas menyiapkan surat penolakan dan memberikan parafnya.
g. Formulir pendaftarannya kemudian diteruskan dalam papan pengumuman bahwa pendaftaran perusahaannya telah disahkan.
h. Pengusaha yang bersangkutan selanjutnya membayar biaya administrasi sesuai dengan bentuk perusahaannya
i. Perusahaan
yang telah disahkan pendaftaran perusahaannya dalam mendaftar
perusahaan memperoleh/diberi tanda daftar perusahaan (TDP) yang berlaku
untuk 5 (lima) tahun
j. Formulir
pendaftaran asli disimpan di Kantor Perdagangan/KPP Daerah Tingkat II,
Tembusan I dan II masing-masing diteruskan ke Direktorat Jenderal Bina
Usaha perdagangan dan Kantor Wilayah Departemen Perdagangan.
3. Dalam pelaksanaan pendaftaran
perusahaan oleh penyelenggaraan Wajib Daftar Perusahaan di Kabupaten
Wonogiri tidak mengalami kendala, hal ii dikarenakan sudah adanya
kesadaran dari para pengusaha sendiri atau perusahaan untuk melakukan
Wajib Daftar Bagi Perusahaannya.
B. Saran
Adapun saran-saran yang akan diberikan oleh penulis adalah sebagai berikut:
1. Lebih
dipermudahnya prosedur pelaksanaan pendaftaran perusahaan sehingga
memudahkan pengusaha dan melaksanakan wajib daftar perusahaan mereka.
2. Untuk
mendukung kelancaran pendaftaran perusahaan, sebaiknya kepada setiap
yang sedang mengurus ijin usaha dagangnya segera setelah mendapatkan
ijin tersebut, kepada mereka dianjurkan untuk langsung mendaftarkan
perusahaannya tersebut ke daftar perusahaan pada KPP yang telah
ditunjuk.
3. Pemerintah
hendaknya lebih mensosialisasikan kepada para pengusaha tentang
undang-undang wajib daftar perusahaan agar para pengusaha memahami
undang-undang wajib daftar perusahaan ini secara detail, sehingga dengan
demikian kesadaran para pengusaha untuk mendaftarkan perusahaannya
timbul dengan sendirinya tanpa dipaksa-paksa oleh pemerintah.
4. Mengingat
kualitas pelanggaran yang dilakukan dalam rangka pelaksanaan wajib
daftar perusahaan semakin meningkat (misal membuat TDP untuk mendapatkan
kredit dari Bank) alangkah baiknya bila pengawasan yang dilakukan oleh
PPNS-WDP bekerja sama dengan instansi-instansi yang terkait secara
langsung (misal dalam hal ini dengan pihak bank) sehingga dapat membantu
tugas mereka, selain tentu saja meningkatkan pengawasan yang lebih
ketat dalam pelaksanaan wajib daftar perusahaan ini, sehingga TDP tidak
disalahgunakan fungsinya.
Sumber :
http://eprints.ums.ac.id/13137/11/Abstraksi.pdf
bagus sekali
BalasHapus